Perludem ajak masyarakat lebih kritis hk larantuka spgtotodemi hindari hoaks saat Pilkada
Rabu, 2 Oktober 2024 15:36 WIB
Ilustrasi - Kampanye pemilu bersih dan anti-hoaks. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/aww/aa.
Masyarakat harus tidak mudah percaya dengan berita berita yang judulnya klik bait dan harus memeriksa kepada situs berita yang terpercaya, link berita yang terpercaya
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Annisa Alfath meminta masyarakat meningkatkan daya kritis agar tidak mudah terprovokasi dengan berita hoaks selama masa Pilkada 2024.
"Masyarakat harus tidak mudah percaya dengan berita berita yang judulnya klik bait dan harus memeriksa kepada situs berita yang terpercaya, link berita yang terpercaya," kata Annisa saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.
Menurut Annisa, daya kritis tersebut harus dibangun agar masyarakat tidak mudah termakan isu-isu lokal pilkada yang berbau perbedaan identitas dan SARA.
Selain itu, Annisa juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya melalui media sosial.
Kondisi tersebut, menurut Annisa, akan mempersulit pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam menangkal isu hoaks tentang pilkada.
"Selain itu, masyarakat kalangan muda juga bisa melakukan edukasi politik selama pilkada karena di beberapa daerah memang isunya isu-isu lokal," ucap Annisa.
Baca juga: Parpol perlu ambil bagian cegah hoaks ciptakan Pilkada 2024 damai
Baca juga: Kemenkominfo berkolaborasi untuk menangkal hoaks selama Pilkada 2024
Dengan pemberian edukasi yang dilakukan melalui pendekatan anak muda, Annisa yakin pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima masyarakat.
Namun dari semua itu, Annisa menekankan pentingnya peran pemerintah dalam membantu masyarakat untuk terhindar dari hoaks.
Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah yakni dengan membuka akses informasi seluas-luasnya untuk masyarakat.
Hal tersebut dapat membantu masyarakat yang ingin mencari tahu berita fakta ketika dihadapkan dengan isu mengandung hoaks.
"Untuk bantu masyarakat ketika hendak melakukan cek fakta, penyelenggara pemilu harus membuka akses data seluas luasnya. Jangan kemudian informasi yang seharusnya bisa diakses publik malah susah," tutur Annisa.
