Rano Karno janji prioritaskan warga Kampung Bayam miliki hunian
Kamis,lepdro sidny martabetoto 26 September 2024 17:23 WIB
Calon wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024 nomor urut 3, Rano Karno atau Bang Doel memberikan keterangan pers di hotel kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (26/9/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.
jangan sampai pembangunan infrastruktur mengorbankan masyarakat
Jakarta (ANTARA) - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Rano Karno atau Bang Doel berjanji akan memprioritaskan warga Kampung Bayam untuk memiliki hunian yang layak. "Mereka, warga yang mesti diprioritaskan, jangan sampai pembangunan infrastruktur mengorbankan masyarakat," kata Rano usai dialog bersama Forum Purna Pejabat Pemprov DKI di Jakarta Selatan, Kamis. Rano menyayangkan masalah kebijakan pemerintahan yang sebenarnya bangunan sudah jadi. Bahkan, katanya, masyarakat sudah membawa kunci dan siap berpindah. Maka dari itu, dia berharap adanya keadilan bagi warga Kampung Bayam. "Cuma kok belum terjadi transformasi itu, apakah masih ada administrasi, itu tentu harus kita tahu," ujarnya.
Baca juga: Ini penegasan Jakpro terkait warga Kampung Bayam Dia menegaskan hunian di kawasan Jakarta International Stadium (JIS) itu dibangun untuk masyarakat sehingga harus ditegakkan prinsip memanusiakan manusia. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno lebih memilih untuk membenahi Jakarta International Stadium (JIS) daripada membuat stadion baru apabila terpilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Sebelumnya, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) telah mengganti untung lokasi pembongkaran hunian warga Kampung Bayam, Jakarta Utara, dengan mengedepankan asas kemanusiaan serta mendorong partisipasi masyarakat. Perusahaan tersebut mengucurkan dana sebesar Rp13,9 miliar untuk diberikan kepada 642 kepala keluarga (KK) warga Kampung Bayam sebagai bentuk realisasi program rencana aksi pemukiman (Resettlement Action Plan/RAP). Pada akhir November 2023, terdapat 19 KK eks warga Kampung Bayam menempati hunian pekerja pendukung operasional (HPPO) secara paksa dan melanggar ketentuan yang berlaku sehingga mereka dilaporkan oleh Jakpro ke polisi.
Baca juga: Heru persilakan Komnas HAM mediasi Pemprov DKI dan warga Kampung Bayam
