Karena bersifat ad hoc, pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR berdasarkan pada putusan rapat gabungan.Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa Badan Kehormatan MPR bersifat ad hocdan pembentukannya apabila ada pengaduan mengenai pelanggaran kode etik oleh anggota MPR dalam melaksanakan tugas MPR. Peraturan MPR RI tentang Tata Tertib MPR terbaru, kata dia, telah disetujui dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan 2019—2024 pada hari Rabu (25/9). Salah satu perubahan rumusan pasal dan ayat baru dalam peraturan itu adalah penambahan alat kelengkapan, yaitu Badan Kehormatan MPR RI. "Karena bersifat ad hoc, pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR berdasarkan pada putusan rapat gabungan," kata Djarot dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis. Selain Badan Kehormatan MPR, dia mengungkapkan bahwa rumusan pasal dan ayat baru, antara lain, soal pembentukan panitia ad hoc. Dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dibedakan pembentukan panitia ad hocuntuk membahas pengubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan panitia ad hocselain pengubahan UUD NRI Tahun 1945. Panitia ad hocuntuk bahas pengubahan UUD NRI Tahun 1945 dibentuk dalam Sidang Paripurna MPR dan ditetapkan dengan keputusan MPR. Sementara itu, panitia ad hocuntuk bahas selain pengubahan UUD NRI Tahun 1945 dibentuk dalam rapat gabungan dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan MPR.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
(责任编辑:toto togel)
Akademisi ingatkan KPU terkait validitas data dari Sirekap
Mendagri: Potensi zakat RI luar biasa, perlu optimalisasi di daerah
Cak Imin apresiasi Fraksi PKB perjuangkan pemulihan nama baik Gus Dur
Aparat bagikan 1.000 paket sembako di Nduga dalam rangka HUT TNI
Menhan Prabowo sampaikan perpisahan dengan Komisi I DPR
Mendagri: Kebijakan harus disusun berdasarkan teori dan data
Pemkot Palembang tambah insentif RT jadi Rp1 juta/bulan
Puan: Seluruh anggota DPR bertanggung jawab jalankan amanat rakyat
KSAU: Antariksa adalah masa depan pertahanan Indonesia
Pimpinan DPD sowan ke Prabowo, mereka dititipkan pesan jaga persatuan
Pimpinan MPR dorong Soeharto dan Gus Dur diberi gelar pahlawan