Bawaslu Sulteng ungkap Pilkada Morowali Utara rawan isu SARA
Sabtu,situs resmi bocoran sydney toto911 9 November 2024 00:37 WIB
Diskusi penguatan pemberitaan pada pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (8/11/2024). (ANTARA/Fauzi Lamboka)Palu (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Morowali Utara (Morut) rawan terhadap isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
“Saya harus sampaikan, karena ini sudah mau dekat Pilkada, teman-teman media harus jaga. Isu SARA yang paling tajam ada di Morut," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah, Nasrun di Kota Palu, Jumat.
Penegasan itu disampaikan Nasrun dalam kegiatan konsolidasi penguatan pemberitaan pada pengawasan tahapan Pilkada Serentak 2024 yang dilaksanakan Bawaslu RI di Kota Palu.
Dia mengungkapkan, Pilkada di kabupaten tersebut hanya diikuti dua pasang calon bupati dan wakil bupati. Salah satu pasangan calon merupakan petahana atau bupati dan wakil bupati yang saat ini sedang menjabat.
Baca juga: KPU Parigi Moutong cetak ulang surat suara Pilkada 2024
Selain itu, kata dia, potensi kerawanan lain yang harus dijaga dan diawasi secara bersama-sama oleh seluruh pihak, yakni politik uang yang sudah hampir merata ada di setiap daerah.
Bahkan soal politik uang itu cenderung dimodifikasi dengan beragam model.
Berdasarkan pengumuman peta kerawanan yang dirilis oleh Bawaslu RI pada 28 Agustus 2024, Sulteng menempati posisi kelima sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.
Menurut Nasrun, status tersebut menjadi perhatian serius bagi semua pihak, terutama menjelang hari pemungutan suara yang hanya tinggal 19 hari lagi.
"Pemetaan kerawanan sebenarnya hanya proyeksi atau deteksi dini terhadap potensi-potensi kerawanan yang terjadi di Pilkada," ujarnya.
Baca juga: KPU Kabupaten Sigi-Sulteng terima 972 kotak suara untuk Pilkada 2024
Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu 2024, Sulawesi Tengah termasuk dalam lima besar daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, bersama dengan Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan (Sulsel), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Jawa Timur (Jatim).
Dalam penilaian Bawaslu, terdapat empat dimensi yang digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan, yaitu konteks sosial-politik, pencalonan, kampanye dan pungut hitung.
Untuk dimensi pencalonan, Sulawesi Tengah (Sulteng) berada di peringkat ketujuh. Sedangkan dimensi kampanye berada di peringkat kedelapan dan dimensi pungut hitung menempati posisi kedua secara nasional.
